Kampung Muara Kelantan Jadi Desa Inklusi Pertama di Riau, OJK Berikan Apresiasi.

Berita192 Dilihat

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin mengikuti video conference bersama Sekretaris Daerah Propinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Riau Yusri, dalam agenda evaluasi Program Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Propinsi Riau Tahun 2019, dan Program Kerja Tahun 2020 di era pandemi Covid-19, dari Ruang Command Center Siak Live Room, Selasa (23/6/20).

Kesempatan itu dimanfaatkan Penjabat Sektetaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin, yang didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda kabupaten Siak Azmarwan Yohanto untuk menyampaikan hasil kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Siak bersama penyedia jasa keuangan di Kabupaten Siak, bahwa Kabupaten Siak saat ini telah memiliki Desa Inklusi pertama di Provinsi Riau, yaitu Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau.

“Ahamdulillah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Siak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Propinsi bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan di Kabupaten Siak telah mampu mewujudkan Kampung Muara Kelantan Sungai Mandau sebagai desa inklusi yang pertama di Propinsi Riau” kata Jamaluddin.

Di Muara Kelantan kata Jamal, Pemerintah daerah bersama stakeholder memberdayakan masyarakat disektor pertanian dan perkebunan diantaranya budidaya padi, sementara sebagian masyarakat yang lain kata dia dilakukan pembinaan untuk mengembangkan perkebunan sawit.

“Sebagian masyarakat lainnya juga kami dorong untuk memberdayakan perekonomian di berbagai bidang untuk menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah” jelasnya.

Menanggapi laporan Penjabat Sekda Jamaluddin tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Riau Yusri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Siak, yang telah mampu mewujudkan Desa Inklusi pertama di Bumi Lancang Kuning tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi penyampaian Bapak Penjabat Sekda Siak yang telah menyampaikan perkembangan pencanangan desa inklusi di Kabupaten Siak. Saya berharap agar nantinya perkembangan desa tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga Kabupaten Siak bisa menjadi percontohan” sebut Yusri.

Di kesempatan yang sama ia juga mengatakan bahwa saat ini Inklusi Keuangan dan literasi keuangan Propinsi Riau masih harus terus ditingkatkan. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang digagas bersama baik oleh TPAKD Propinsi maupun Kabupaten dan Kota, bersama-sama dengan penyedia jasa keuangan di Propinsi Riau untuk menjalankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), khususnya dalam memberikan edukasi terkait jasa keuangan kepada masyarakat, memberikan fasilitas keuangan publik, subsidi, dan bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

“Pada triwulan I, tingkat inklusi dan literasi Propinsi Riau masih harus ditingkatkan. Saya berharap kepada Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat melaksanakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan memberikan edukasi jasa keuangan kepada masyarakat, terutama masyarakat Unbankable yang masih belum tersentuh layanan penyediaan jasa keuangan. Saya juga berharap peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota terkait hal tersebut” jelasnya.

Sementara itu Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang dalam kesempatan itu juga didampingi sejumlah unsur Forkompimda Propinsi Riau memberikan catatan evaluasi Program Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 di era pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan ini Sekda Propinsi Riau menyampaikan pentingnya peran aktif TPAKD untuk menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta pentingnya sinkronisasi TPAKD Propinsi dengan Kabupaten dan Kota bersama penyedia jasa keuangan yang

berada di Provinsi Riau.

“Saya mewakili Gubernur Riau menyampaikan pentingnya peran aktif TPAKD untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, yang merupakan ujian terberat bagi kita bersama,” kata Sekdaprov tersebut.

“Selain itu, kita harus mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, bersamaan dengan upaya kita dalam menekan penyebaran Covid-19 ini,” jelas Yan Prana.

Dikatakan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Siak itu menekankan bahwa saat ini masyarakat berada di masa new normal, dimana dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari hari juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga pola hidup sehat.

Tentunya dalam hal ini, dia berharap agar seluruh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dapat terus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup sehat.

“Saya mendorong para Bupati dan Walikota tetap memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan harapan kita bersama tentunya, Pandemi Covid-19 ini segera berlalu bersamaan laju pertumbuhan ekonomi kita saat ini,” ucap Yan Prana.

“Dan karena itu perlu kita tingkatkan peran aktif serta sinkronisasi peran antar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WordPress › Galat